2

4 Hal yang Tidak Bisa Dipidana dan Batas Hukumnya dalam Hukum Indonesia

A. Prinsip yang Tidak Dapat Dipidana

1. Privilege Ahli (Kebebasan Akademik)

Pengertian

Ahli memiliki hak menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan. Perbedaan pendapat antar pakar adalah hal wajar dalam dunia akademik.

Dasar Hukum

• Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945.
• Prinsip kebebasan akademik.

Batasan

• Tidak boleh mengandung fitnah.
• Tidak boleh menghasut tindak pidana.
• Harus berbasis metode ilmiah.

2. Kewajiban Moral dan Kesaksian

Pengertian

Setiap orang memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran ketika menyaksikan suatu tindak pidana.

Contoh

• Saksi yang memberikan keterangan jujur di pengadilan.
• Pelapor tindak kejahatan kepada aparat.

Syarat Perlindungan

• Fakta benar dan dapat dibuktikan.
• Tidak ada niat jahat.

3. Kebenaran dan Hak Hati Nurani

Hak Konstitusional

Hak berpikir, berkeyakinan, dan hati nurani adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Prinsip Penting

• Hukum tidak menghukum pikiran.
• Yang dihukum adalah perbuatan nyata.

4. Opini atau Pendapat

Pengertian

Opini adalah ekspresi subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa.

Tidak Dipidana Jika

• Tidak memfitnah.
• Tidak menyerang kehormatan secara palsu.
• Tidak menghasut.

Dapat Dipidana Jika

• Mengandung unsur pencemaran nama baik.
• Mengandung ujaran kebencian.
• Mengandung hasutan kekerasan.

B. Perbuatan yang Dapat Dipidana

1. Penghasutan (Uitlokking)

Pengertian

Mengajak, mendorong, atau memerintah orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Syarat Dipidana

• Ada ajakan yang jelas.
• Ada orang yang melakukan tindak pidana.
• Ada hubungan sebab akibat.

Ilustrasi

Jika A menyuruh B membakar rumah dan B melakukannya, A dapat dipidana sebagai penghasut dan B sebagai pelaku pembakaran. Jika B tidak melakukannya, maka tidak terjadi tindak pidana pembakaran.

2. Unsur Perbuatan (Actus Reus)

Penjelasan

Harus ada tindakan nyata yang melanggar hukum. Pikiran atau niat saja tidak cukup untuk dipidana.

3. Unsur Kesalahan (Mens Rea)

Penjelasan

Harus ada kesengajaan atau kelalaian. Tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

4. Hubungan Sebab Akibat

Penjelasan

Perbuatan harus secara langsung menimbulkan akibat pidana. Jika tidak ada akibat, sulit menjatuhkan pidana.

5. Alasan Pembenar dan Pemaaf

Contoh

• Pembelaan terpaksa.
• Perintah jabatan yang sah.
• Keadaan darurat.

C. Kesimpulan

Inti Prinsip Hukum Pidana

Ringkasan

Hukum pidana tidak menghukum pikiran, hati nurani, atau pendapat yang sah. Yang dapat dipidana adalah perbuatan nyata yang memenuhi unsur delik, mengandung kesalahan, dan menimbulkan akibat hukum.